Republik Rakyat Tiongkok adalah negara sosialis diktatur demokrasi rakyat di bawah pimpinan kelas buruh dengan persekutuan buruh dan tani sebagai dasarnya. Sistem sosialis adalah sistem pokok Republik Rakyat Tiongkok.
Undang-Undang Dasar
Undang-undang Dasar adalah undang-undang pokok negara. Undang-undang Dasar tersebut pada umumnya menentukan isi-isi penting antara lain prinsip pokok sistem sosial dan negara dari suatu negara, prinsip pokok organisasi dan kegiatan instansi negara, serta hak dan kewajiban pokok warga negara. Ada pula yang menentukan bendera dan lagu nasional , lambang negara dan ibu kota serta sistem lain yang dipandang penting oleh kelas berkuasa, dan meliputi semua bidang kehidupan negara. Undang-undang Dasar mempunyai efek hukum tertinggi, merupakan dasar untuk menetapkan hukum lain, segala hukum dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar.
Bersama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok yang diumumkan menjelang berdirinya Republik Rakyat Tiongkok adalah program front persatuan demokratis rakyat Tiongkok, yang juga memainkan peranan sebagai undang-undang dasar sementara. Program tersebut diterima baik Sidang Pleno Pertama Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok dan diumumkan pada tanggal 29 September tahun 1949 . Program tersebut telah memainkan peranan sebagai undang-undang dasar sementara sebelum dikeluarkannya Undang-undang Dasar Republik Rakyat Tingkok pada tahun 1954.
Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, 4 buah Undang-undang Dasar berturut-turut dirumuskan dan diumumkan masing-masing pada tahun 1954,1975,1978 dan 1982.
Undang-undang Dasar keempat Tiongkok, yaitu yang diberlakukan sekarangini adalah diterima baik dan diumumkan dalam Sidang ke-5 Kongres Rakyat Nasional Tiongkok ke-5 pada tanggal 4 Desember tahun 1982. UUD tersebut mewarisi dan mengembangkan prinsip pokok UUD tahun 1954, menyimpulkan pengalaman perkembangan sosialis Tiongkok, dan menyerap pengalaman-pengalaman internasional, merupakan sebuah undang-undang dasar yang berkepribadian Tiongkok dan sesuai dengan kebutuhan modernisasi sosialis Tiongkok. UUD tersebut dengan tegas menetapkan sistem politik dan ekonomiRepublik Rakyat Tiongkok ,berserta hak dan kewajiban warga negara, pengadaan badan negara dan lingkungan tanggung jawabnya serta tugas pokok negara pada masa selanjutnya. Dengan cirri pokok menetapkan sistem pokok dan tugas pokok Tiongkok, mengukuhkan 4 prinsip dasar dan pedoman dasar reformasi dan keterbuka Tiongkok. UUD tersebut menetapkan rakyat semua etnis dan segala organisasi di seluruh Tiongkok harus menjadikan UUD itu sebagai patokan fundamental kegiatan, segala organisasi atau perseorangan tidak mempunyai hak istimewa untuk melangkaui UUD dan dan hukum.
UUD tersebut terbagi 5 bagian, kata pengantara, program umum, hak dan kewajiban pokok warga negara, badan negara, bendera nasional, lambang nasional dan ibu kota, terdapat 4 abab dengan 138 pasal. Sejak diumumkannya, Tiongkok telah mengadakan empat kali revisi atas UUD tersebut agar disempurnakan terus.
Sistem Kongres Rakyat
Sistem Kongres Rakyat adalah sistem politik mendasar Tiongkok, adalah bentuk organisasi kekuasaan politik dari diktatur demokrasi rakyat Tiongkok, dan adalah bentuk pemerintahan Tiongkok. Berbeda dengan parlemen di bawah sistem “trias politika ” Barat, Kongres Rakyat Nasional KRN Tiongkok dikukuhkan oleh UUD Tiongkok sebagai badan kekuasaan negara tertinggi. Semua warga negara Tiongkok yang umurnya 18 tahun ke atas semuanya mempunyai hak memilih atau dipilih menjadi
wakil kongres rakyat. Di Tiongkok, dalam Kongres Rakyat berbagai tingkat, wakil kongres rakyat tingkat kecamatan dan kebupaten dipilih secara langsung, tapi ke tingkat yang lebih tinggi wakil kongres rakyat dipilih secara tidak langsung. Kongres Rakyat Nasional terdiri atas wakil-wakil dari berbagai propinsi, daerah otonom, kota setingkat propinsi dan tentara Tiongkok dengan masa baktinya 5 tahun, dan mengadakan Sidang lengkap setiap tahun.
Dalam sidang rutin KRN Tiongkok yang diadakan setiap tahun, wakil-wakil KRN Tiongkok mendengarkan laporan pekerjaan pemerintah serta sejumlah laporan penting lain. Setelah dibahas diambil keputusan relevan. Selama penutupan sidang, badan tetap dari semua tingkat kongres rakyat, yaitu Komite Tetap KRN akan menjalankan wewenang yang diberikan Kongres Rakyat Nasional . Misalnya wewenang Komite Tetap KRN Tiongkok meliputi penjelasan UUD dan pengawasan pelaksanannya, menetapkan dan merevisi undang-undang di luar undang-undang yang dirumuskan oleh KRN Tiongkok, bertanggungjawab dan melapor pekerjaan kepada KRN.
Wewenang pokok KRN Tiongkok termasuk hak pembuatan hukum, hak pengawasan, hak pemutusan masalah penting serta hak pengangkatan atau pembebasan personel. Di Tiongkok, perumusan program ekonomi nasional dan pembangunan sosial dalam masa tertentu telah menjadi kebijakan penting untuk mendorong perkembangan masyarakat Tiongkok, dan program-program itu baru akan memiliki efek hukum setelah diratifikasi oleh KRN Tiongkok. Hukum Tiongkok menentukan pemimpin utama Tiongkok, misalnya presiden dan Ketua KRN semua dipilih oleh KRN Tiongkok. Perdana Menteri dan semua menteri pemerintah dilantik oleh KRN Tiongkok. KRN Tiongkok dapat mengajukan mosi pemecatan jabatan Ketua Komite Tetap KRN, Presiden Negara dan Perdana Menteri Dewan Negara yang sudah terpilih atau diputuskan melalui prosedur tertentu.
Sistem Kerjasama Multi Partai dan Musyawarah Politik
Sistem kerjasama multi partai dan musyawarah politik di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok adalah sebuah sistem politik pokok Tiongkok.
Tiongkok adalah negara multi partai. Selain Partai Komunis Tiongkok, masih terdapat 8 partai demokratis . Partai-partai demokratis itu telah ada sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, mereka mendukung pimpinan Partai Komunis Tiongkok di bidang politik, ini merupakan pilihan sejarah yang diambil mereka dalam kerjasama berjangka panjang dan proses perjuangan bersama dengan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok dan berbagai partai demokratis harus menjadikan UUD sebagai patokan kegiatan fudamentalnya. . Semua partai demokratis merdeka di bidang organisasi, mempunyai kebebasan politik, kemerdekaan organisasi dan kedudukan hukum yang setara dalam lingkungan yang ditetapkan UUD. Pedoman pokok kerjasama Partai Komunis Tiongkok dengan berbagai partai demokratis yalah hidup berdampingan dalam jangka panjang, saling mengawasi, berhati terbuka serta senasib sepenanggungan .
Partai- partai demokratis Tiongkok buka partai oposisi, melainkan partai yang berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan politik. Isi pokok partisipasi partai-partai tersebut adalah sebagai berikut: ikut serta dalam musyawarah tentang politik dan pedoman penting negara serta calon pemimpin negara, ikut serta dalam pengelolaan urusan negara, ikut serta dalam penetapan dan pelaksanaan pedoman, kebijkan, hukum dan peraturan negara.
Dalam pengambilan langkah penting atau pemutusan masalah penting yang menyangkut ekonomi negara dan penghidupan rakyat, Partai Komunis Tiongkok sebelumnya pasti mengadakan musyawarah dengan Partai-partai demokratis dan tokoh-tokoh non-partai, untuk secara luas mendengar pendapat dan usul mereka, kemudian baru diambil keputusan. Partai-partai demokratis dan tokoh-tokoh non-partai mempunyai wakil dalam proporsi tertentu dalam KRN beserta komite tetapnya, dalam komisi khusus tetap, dalam KR berbagai tingkat untuk dapat dengan lebih baik ambil bagian dalam urusan politik dan pemerintahan dan memainkan peranan pengawasan, dan memainkan peranan dalam Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR Tiongkok serta merekomendasi tokoh-tokoh partai demokratis dan non-partai menjabat pimpinan di pemerintah berbagai tingkat serta badan hukum.
Bentuk kerjasama multi-partai dan permusyawaratan politik terutama sebagai berikut: pertama, Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat MPPR. MPPR adalah forum penting di mana berbagai partai, berbagai organisasi rakyat dan tokoh representiatif berbagai kalangan berpartisipasi dalam urusan politik dan pemerintahan. Kedua, temu wicara yang diselenggarakan Komite Sentral Partai kOmunis Tiongkok dan Komite Partai daerah berbagai tingkat dengan totoh-tokoh partai demokratis dan non-partai untuk melaporkan keadaan penting, dan mengadakan musyawarah tentang masalah kebijakan dan pedoman penting, daftar calon pemimpin pemerintah pusat dan daerah, daftar calon anggota KRN, MPPR, mendengarkan usul dan pendapat mereka. Ketiga, wakil KRN dari berbagai partai demokratis berpartisipasi dalam urusan politik dan pemerintahan dan memainkan peranan pengawasan dengan status wakil rakyat. Keempat, memilih anggota berbagai partai demokratis menjabat pimpinan di dewan negara dan berbagai departemen serta pemerintah tingkat kabupaten ke atas serta berbagai bagiannya. Kelima, mengrekomendasi anggota-anggota dari berbagai partai demokratis yang sesuai syarat untuk menjabat pimpinan badan kejaksaan dan pengadilan.
Komentar
Posting Komentar
Mohon untuk tidak memasang Iklan
ADMIN